Makalah Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan DiPerguruan Tinggi

MAKALAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DIPERGURUAN TINGGI

NAMA : AGIL BRIANTORO

NPM/KELAS : 10418277 / 1IB02

UNIVERSITAS GUNADARMA

2019-2020

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan. Assalamualaikum Wr. Wb., Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, karena penulis telah diberikan kekuatan dan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”. Makalah ini disusun sedemikian rupa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, akan besar manfaatnya bila pembaca berkenan memberi saran dan kritik. Harapan penulis, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

A. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Tingkat Perguruan Tinggi

B. Landasan Ideal

C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Menurut pendapat Ahli

2. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Berbagai Masalah di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan dari tingkat Sekolah Dasar, menengah, hingga Perguruan Tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memupuk karakter siswa untuk memiliki rasa nasionalisme, juga membentuk karakter sosial dan karakter bangsa sejak dini. Karakter Bangsa adalah perilaku yang diharapkan yang dimiliki oleh warga Negara sebagai cerminan dari Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan pondasi atau modal utama bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mempelajari, memahami, dan mencintai setiap aspek dari Indonesia sendiri.

Mahasiswa sebagai sebagai bagian dari Pendidikan tingkat tinggi di Indonesia juga turut melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena mahasiswa merupakan bibit untuk mempertanggung jawabkan Indonesia kedepannya. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembebenahan, pembekalan, penentuan dan akhirnya pemutusan prinsip diri. Di masa yang akan datang diperlukan ilmu yang cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela Negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara.

B. Rumusan Masalah

Apa yang mendasari pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa?
Apa tujuan diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan?
Bagaimana pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap berbagai masalah yang terjadi di Indonesia saat ini?

C. Tujuan

· Mengetahui hal-hal yang mendasari pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa

· Mengetahui apa tujuan dari pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan

· Mengetahui pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap berbagai masalah yang terjadi di Indonesia saat ini

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Tingkat Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah media untuk meningkatkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan dan ketangguhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua hal sebagai landasannya, yaitu Landasan Hukum dan Landasan Ideal.

Landasan Hukum

· Undang-Undang Dasar 1945

· Pembukaan UUD 1945

Pembukaan alinea kedua tentang cita-cita mengisi kemerdekaan dan alinea keempat khusus tentang tujuan negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan.

a. Pasal 27 (3) (II)

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

b. Pasal 30 ayat (1) (II)

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

c. Pasal 31 ayat (1) (IV)

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

d. Pasal 28 A-J tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

Undang-undang No. 20/1982 adalah tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 1982 No. 51, TLN 3234).

· Pasal 18 Hak dan Kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.

· Pasal 19 ayat (2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

(1)Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan Pramuka.

(2)Tahap lanjutan dalam bentuk Pendidikan Kewiraan pada tingkat Pendidikan Tinggi.

(3)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi.

Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal Pendidikan Kewarganegaraan yang sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya Kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran Kewarganegaraan dan juga menjiwai konsep ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistematikanya dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga hal itu dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan.

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya dipancarkan dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara.

Pembukaan UUD 1945 pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara, merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara sebagai bagian dari geopolitik. Pokok pikiran kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara merupakan tujuan wawasan nusantara sekaligus tujuan geopolitik Indonesia. Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan kesejahteraan dan ketertiban dunia. Geopilitik Indonesia pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam konsep geopolitik Indonesia demi terwujudnya ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia sehingga ketahanan nasional ini disusun dan dikembangkan berdasarkan geopolitik Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila mencakup lima bidang kehidupan nasional yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang disingkat dengan Ipoleksosbud Hankam. Ipoleksosbud Hankam menjadi dasar pemikiran ketahanan nasional.

Dari lima bidang kehidupan nasional, bidang ideologi merupakan landasan dasar. Ideologi itu berupa Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjiwai empat bidang lainnya. Dasar pemikiran ketahanan nasional di samping lima bidang kehidupan nasional tersebut yang merupakan aspek sosial pancagatra didukung pula adanya dasar pemikiran aspek alamiah trigatra yang merupakan geostrategi Indonesia.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan konsep-konsep dasar yang memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dipancarkan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu: bersatu, berdaulat adil dan makmur.

C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Menurut pendapat Ahli

· Branson (1997:7)

Tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional. Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

Ø Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.

Ø Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ø Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

Ø Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

· Djahiri (1994/1995:10)

Ø Secara umum.

Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

Ø Secara khusus.

Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

· Sapriya (2001)

Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

· Somantri (2001:279)

Warga negara yang patriotik, toleran, setia, terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis. Pancasila sejati.

Tujuan umum pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah, agar dapat menciptakan generasi-generasi yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, cinta bangsa dan tanah air, cerdas, berkarakter, yang dapat memajukan NKRI, dan dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Berbagai Masalah di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya merupakan sebuah teori yang dipelajari dari tingkat Sekolah Dasar hingga ke Perguruan Tinggi saja, melainkan diperlukan pengamalannya pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan berbangsa. Banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap pemahaman seseorang pada Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dipelajari. Berikut beberapa masalah yang seringkali terjadi di Indonesia :

· Kasus Sara yang Merajalela

Indonesia adalah negara dengan suku bangsa, agama, dan budaya yang beragam. Dilingkungan tempat tinggal kita, mungkit telah memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbadaan tersebut. Tapi, dibeberapa tempat masih banyak yang tidak dapat menerima adanya perbedaan dan melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Sebut saja beberapa masalah yang terjadi belakangan ini terkait sara seperti, penolakan pemimpin yang memiliki agama yang berbeda dengan mayoritas penduduknya, pembakaran tempat ibadah, terorisme, pertikaian antar suku, saling ejek agama dimedia sosial, dan masih banyak lagi. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya dpat menyadari persamaan latar belakang, tujuan, dan nasib. Sehingga dapat tercipta rasa persatuan yang kuat.

· Korupsi

Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dimata dunia karena tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat kelas atas didaerah pusat saja, tapi juga oleh pejabat didaerah kecil. Hal ini menyebabkan kerugian negara yang amat besar yang menyengsarakan rakyat dan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kualitas pendidikan yang rendah, tingkat kriminalitas yang tinggi, pengangguran, dan banyaknya daerah tertinggal yang tidak mendapat fasilitas yang layak. Sebenarnya, negara kita memiliki dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi karena ulah para koruptor, uang negara menjadi terbuang sia-sia dan menyengsarakan penduduk. Namun, penanganan terhadap para koruptor di Indonesia kurang tegas. Jika kita melihat tindakan yang diambil negara Arab Saudi yang memberlakukan potong tangan, ataupun negara Tiongkok yang menghukum mati para Koruptor di negaranya, di Indonesia tidak dapat diberlakukan hal yang demikian dikarenakan adanya HAM. Namun, apakah mencuri uang rakyat bukan merupakan pelanggaran HAM

· Penegakan Hukum yang Lemah

Indonesia merupakan negara hukum. Namun, seperti kasus yang sudah-sudah, kebanyakan dari mereka yang dihukum adalah rakyat kecil. Ini dikarenakan hukum di Indonesia yang tidak adil, yang lancip terhadap rakyat kecil, tumpul kepada masyarakat kelas atas. Hukum seringkali disalahgunakan oleh para praktisi hukum yang dapat disuap, sehingga rakyat kecil yang tidak mempunyai uang, tidak dapat berbuat apa-apa, dan pasrah untuk dihukum bersalah.

· Pengelolaan Sumber Daya yang Buruk

Indonesia dengan segala kekayaan alamnya mulai dari daratan hingga lautan, merupakan negara yang sangat potensial dan memiliki kekayaan yang tak terhingga. Karena itulah, banyak dari negara asing yang melirik Indonesia, dan mulai melakukan eksploitasi terhadap alam Indonesia. Sayangnya, banyak dari kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, yang kurang menyadari bahkan cenderung mengabaikan hal ini.

Tidak hanya sumber daya alamnya saja, dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, seharusnya Indonesia tak perlu lagi memikirkan masalah Sumber daya manusia lagi untuk mengelola negara. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan justru mempekerjakan tenaga kerja asing, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Beberapa contoh masalah yang terjadi di Indonesia seperti diatas, akhirnya menjadi masalah yang berelanjutan dan tidak kunjung usai. Solusinya, generasi muda di Indonesia haru mengamalkan setiap pembelajaran yang didapat dari Pendidikan Kewarganegaraan, pengamalan terhadap sila-sila pancasila merupakan salah satu pemecahan paling tepat terhadap masalah-masaalh diatas. Semua tergantung dari pribadi masyarakat Indonesia sendiri. Apakah mau stuck dalam keadaan Indonesia yang seperti sekarang, atau mau berubah ke arah yang lebih baik.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Tujuan diadakannya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini tidak lain karena ingin menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini jelas seperti yang disebutkan dalam landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah di Indonesia yang berhubungan dengan Pendidikan Kewarganegaraan ini kembali terjadi di masa depan. Pastinya kita berharap Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Tidak ada lagi masalah sosial seperti kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah, banyaknya kasus sara, korupsi yang merajalela, dan daerah-daerah yang semakin tertinggal dan diabaikan oleh pemerintah pusat. Jadi, butuh partisipasi dari masyarakat khususnya mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan tinggi negeri ini untuk dapat mengamalkan pembelajaran yang dipelajari dari Pendidikan Kewarganegaraan.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu untuk lebih mengefisienkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraaan ini. Pendidikan Kewarganegaraan dinilai masih kurang, dengan pembelajaran yang hanya diadakan satu kali dalam seminggu. Sebaiknya pembelajaran ebih diefektifkan lagi. Masyarakat juga harus lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan, harus dapat memahami dan mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya menjadi sebatas teori didalam kelas saja. Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung setiap upaya dari pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan di negeri ini. Sehingga dapat tercipta Indonesia yang lebih baik kedepannya.